Pemindahan Pusat Pemerintahan (Ibukota)

Wah, minggu lalu agak kaget denger pertama Pemerintahan Pusat akan dipindahkan? :scared0015:

Setelah googling, ternyata topik ini udah dari desember 2009 lalu… :ashamed0002:

http://infoindonesia.files.wordpress.com/2008/02/kotamerdeka.jpg

SBY tengah memikirkan lokasi baru pusat pemerintahan. Kalau seperti Malaysia itu tanggung dan tidak sepenuh hati. Cuma 40 km. Sehingga sebagian tidak pindah rumah dan akhirnya jadi jauh dan macet.

Harusnya seperti Brazil yang memindahkan ibukotanya begitu jauh dari Rio de Janeiro ke Brasilia, atau Amerika Serikat dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin.

Karena jauh akhirnya pada pindah rumah. Kalau dekat, misalnya di Jonggol atau Sentul, niscaya orang Tangerang, Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok tetap tinggal di rumahnya dan berkantor di ibukota baru. Jalan jauh dan kemacetan pun terus berlangsung.

Pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta

Pertama-tama kita harus sadar bahwa pemindahan ibukota dari satu kota ke kota lain adalah hal yang biasa dan pernah dilakukan. Sebagai contoh, Amerika Serikat pernah memindahkan ibukota mereka dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin, sementara Brazil memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Indonesia sendiri pernah memindahkan ibukotanya dari Jakarta ke Yogyakarta.

Over Populasi (Jumlah penduduk melebihi daya tampung) merupakan penyebab utama kenapa banyak negara memindahkan ibukotanya. Sebagai contoh saat ini Jepang dan Korea Selatan tengah merencanakan pemindahan ibukota negara mereka. Jepang ingin memindahkan ibukotanya karena wilayah Tokyo Megapolitan jumlah penduduknya sudah terlampau besar yaitu: 33 juta jiwa. Korsel pun begitu karena wilayah kota Seoul dan sekitarnya jumlah penduduknya sudah mencapai 22 juta. Bekas ibukota AS, New York dan sekitarnya total penduduknya mencapai 22 juta jiwa. Jakarta sendiri menurut mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, dirancang Belanda untuk menampung 800.000 penduduk. Namun ternyata di saat Ali menjabat Gubernur jumlahnya membengkak jadi 3,5 juta dan sekarang membengkak lagi hingga daerah Metropolitan Jakarta yang meliputi Jabodetabek mencapai total 23 juta jiwa.

Jadi pemindahan ibukota bukanlah hal yang tabu dan sulit. Soeharto sendiri sebelum lengser sempat merencanakan pemindahan ibukota Jakarta ke Jonggol.

Kenapa kita harus memindahkan ibukota dari Jakarta? Apa tidak repot? Apa biayanya tidak terlalu besar? Jawaban dari pertanyaan ini harus benar-benar tepat dan beralasan. Jika tidak, hanya buang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

Pertama kita harus sadar bahwa ibukota Jakarta di mana lebih dari 80% uang yang ada di Indonesia beredar di sini merupakan magnet yang menarik penduduk seluruh dari Indonesia untuk mencari uang di Jakarta. Arus urbanisasi dari daerah ke Jakarta begitu tinggi. Akibatnya jika penduduk Jakarta pada zaman Ali Sadikin tahun 1975-an hanya sekitar 3,5 juta jiwa, saat ini jumlahnya sekitar 10 juta jiwa. Pada hari kerja dengan pekerja dari wilayah Jabotabek, penduduk Jakarta menjadi 12 juta jiwa.

Jumlah penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan sekitar 23 juta jiwa. Padahal tahun 1986 jumlahnya hanya sekitar 14,6 juta jiwa (MS Encarta). Jika Jakarta terus dibiarkan jadi ibukota, maka jumlah ini akan terus membengkak dan membengkak. Akibatnya kemacetan semakin merajalela. Jumlah kendaraan bertambah. Asap kendaraan dan polusi meningkat sehingga udara Jakarta sudah tidak layak hirup lagi. Pohon-pohon, lapangan rumput, dan tanah serapan akan semakin berkurang diganti oleh aspal dan lantai beton perumahan, gedung perkantoran dan pabrik. Sebagai contoh berbagai hutan kota atau tanah lapang di kawasan Senayan, Kelapa Gading, Pulomas, dan sebagainya saat ini sudah menghilang diganti dengan Mall, gedung perkantoran dan perumahan.

Hal-hal di atas akan mengakibatkan:

  • Jakarta akan jadi kota yang sangat macet
  • Dengan banyaknya orang bekerja di Jakarta padahal rumah mereka ada di pinggiran Jabotabek, akan mengakibatkan pemborosan BBM. Paling tidak ada sekitar 6,5 milyar liter BBM dengan nilai sekitar Rp 30 trilyun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun.
  • Dengan kemacetan dan jauhnya jarak perjalanan, orang menghabiskan waktu 3 hingga 5 jam per hari hanya untuk perjalanan kerja.
  • Stress meningkat akibat kemacetan di jalan.
  • Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) juga meningkat karena orang berada lama di jalan dan menghisap asap knalpot kendaraan
  • Banjir dan kekeringan akan semakin meningkat karena daerah resapan air terus berkurang.
  • Jumlah penduduk Indonesia akan terpusat di wilayah Jabodetabek. Saat ini saja sekitar 30 juta dari 200 juta penduduk Indonesia menempati area 1500 km2 di Jabodetabek. Atau 15% penduduk menempati kurang dari 1% wilayah Indonesia.
  • Pembangunan akan semakin tidak merata karena kegiatan pemerintahan, bisnis, seni, budaya, industri semua terpusat di Jakarta dan sekitarnya.
  • Tingkat Kejahatan/Kriminalitas akan meningkat karena luas wilayah tidak mampu menampung penduduk yang terlampau padat.
  • Timbul bahaya kelaparan karena over populasi dan sawah berubah jadi rumah, kantor, dan pabrik. Saat ini pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di dunia 7 x lipat lebih padat daripada RRC. Kepadatan penduduk di Jawa 1.007 orang/km2 sementara di RRC hanya 138 orang/km2. Tak heran di pulau Jawa banyak orang yang kelaparan dan makan nasi aking.

Untuk itu diperlukan penyebaran pusat kegiatan di berbagai kota di Indonesia. Sebagai contoh, di AS pusat pemerintahan ada di Washington DC yang jumlah penduduknya hanya 563 ribu jiwa. Sementara pusat bisnis ada di New York dengan populasi 8,1 juta. Pusat kebudayaan ada di Los Angeles dengan populasi 3,9 juta. Pusat Industri otomotif ada di Detroit dengan jumlah penduduk 911.000 jiwa.

Di AS kegiatan tersebar di beberapa kota. Tidak tertumpuk di satu kota. Sehingga pembangunan bisa lebih merata.

Indonesia juga harus begitu. Semua kegiatan jangan terpusat di Jakarta. Jika tidak, maka jumlah penduduk kota Jakarta akan terus membengkak. Dalam 10-20 tahun, Jakarta akan jadi kota yang mati/semrawut karena jumlah penduduk yang terlampau banyak (saat ini saja kemacetan sudah luar biasa).

Biarlah Jakarta cukup menjadi pusat bisnis. Untuk pusat pemerintahan, sebaiknya dipindahkan ke Kalimantan Tengah.

Kenapa Kalimantan Tengah? Kenapa tidak di Jawa, Sulawesi, atau Sumatra?

Pertama Jawa adalah pulau kecil yang sudah terlampau padat penduduknya. Luas pulau Jawa hanya 134.000 km2 sementara jumlah penduduknya sekitar 135 juta jiwa. Kepadatannya sudah mencapai lebih dari 1.000 jiwa per km2. Apalagi pulau Jawa yang subur dengan persawahan yang sudah mapan seharusnya dipertahankan tetap jadi lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Kalau dipaksakan di Jawa, maka luas sawah akan berkurang sebanyak 50.000 hektar! Produksi beras/pangan lain akan berkurang sekitar 200 ribu ton per tahun! Indonesia akan semakin kekurangan pangan karenanya. Selama ibukota tetap di Jawa, pulau Jawa akan semakin padat dan pembangunan tidak tersebar ke seluruh Indonesia. Jawa sudah kebanyakan penduduk/over-crowded!

Ada pun pulau Sumatera letaknya relatif agak di Barat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 42 juta, pembangunan di Sumatera sudah cukup lumayan.

Sulawesi dengan luas 189.000 km2 dan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa masih terlalu kecil wilayahnya. Sumatera dan Sulawesi adalah pulau yang subur dan cocok untuk pertanian. Jadi sayang jika pertumbuhan jumlah penduduk dipusatkan di situ. Belum lagi kedua wilayah ini rawan dengan gempa bumi dan tsunami.

Ada pun Kalimantan luasnya 540.000 km2 dengan jumlah penduduk hanya 12 juta jiwa. Pulau Kalimantan jauh lebih luas dibanding pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dan jumlah penduduknya justru paling sedikit.

Di pulau Kalimantan juga tidak ada gunung berapi dan merupakan pulau yang teraman dari gempa. Sementara di pesisir Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa juga ombak relatif tenang dan aman dari Tsunami. Ini cocok untuk jadi tempat ibukota Indonesia yang baru.

Sebaliknya Jakarta begitu dekat dengan gunung Krakatau yang ledakkannya 30 ribu x bom atom Hiroshima dengan tsunami setinggi 40 meter. Efek ledakan Krakatau terasa sampai Afrika dan Australia. Sekarang gunung Krakatau yang dulu rata dengan laut telah “tumbuh” setinggi 800 meter lebih dengan kecepatan “tumbuh” sekitar 7 meter/tahun. Sebagian ahli geologi memperkirakan letusan kembali terulang antara 2015-2083. Jadi Jakarta tinggal “menunggu waktu” saja…

Sumber: kaskus

Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota terus bergulir. Pulau Kalimantan dinilai oleh tim visi 2033 sebagai wilayah yang cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota setelah Jakarta. Apa alasannya?

“Di satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan,” jelas ketua tim visi 2033, Andrinof Chaniago, melalui siaran pers yang diterima detikcom pada Senin (6/9/2010).

Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang menjadi tujuan para urban baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa. Selain itu, tambah dia, pemindahan ibu kota dapat menghindari ketegangan sosial yang dihadapkan dengan bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk Indonesia.

“Dengan kata lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah sebuah aksi strategis di antara beberapa aksi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya hadir sebagai wacana yang menggantung, karena memiliki perkiraan efek yang jelas,” jelasnya.

Pemindahan ibu kota ini, jelas dia, dilakukan untuk menyelamatkan Jakarta dari berbagai faktor ancaman seperti faktor alam. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut serta bertambahnya gedung-gedung bertingkat di tepi pantai membuat Jakarta semakin mudah terancam banjir.

Jakarta dinilai sudah tidak mampu lagi mengantisipasi lonjakan urbanisasi yang berpengaruh terhadap segregasi sosial masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai.

“Yang ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya,” ujarnya.

Dia mencontohkan, lambatnya pembangunan sarana transportasi massal (MRT) untuk mengatasi kemacetan. “Rencana MRT baru mulai dibangun 2012 dan bisa mulai digunakan tahun 2016. Itu pun sebatas ruas Lebak Bulus-Bundaran HI dan tanpa jaminan subway tidak akan terkena banjir dan gempa,” ungkapnya.

Faktor fenomena alam dan manajemen yang buruk itu mejadikan Kota Jakarta semakin memberi ancaman yang serius. Hal ini, kata dia, bukan hanya mengganggu kinerja pemerintahan, namun dapat mengancam masa depan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi strategis negara.

“Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta pada tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat menjalankan perannya sebagai ibu kota NKRI? Tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibu kota NKRI ke suatu lokasi harus direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai ibu kota NKRI untuk jangka waktu yang lama,” paparnya.

Dia menjelaskan, dengan kondisi saat ini, meskipun dilakukan penataan besar-besaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin tidak mampu menjalankan peran dan memikul tangung jawab mengelola Kota Jakarta sebagai ibukota NKRI.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tutupnya.

http://www.detiknews.com/read/2010/09/07/060512/1436450/10/kalimantan-layak-jadi-ibu-kota-karena-faktor-ekonomi-alam?991102605

stuju gak ibu kota dipindahkan??
apa jadinya yah jakarta uda gak jadi ibu kota?

setuju setuju saja :smiley:

kalau jakarta sudah ngga jadi ibu kota, kemungkinan besar kota yang akan jadi the next ibukota-lah yang akan mengalami kepadatan dan kemacetan ;D

Klo ga salah…kotaku mau dijadikan ibukota…

begitu ngaruhnya kah??
kasian jakarta uda berpuluh2 tahun jadi ibu kota tp malah dganti…tp gw seneng sih kl uda gak macet dan banjir lagi… smoga jakarta jadi lbh baik…

Biar juga Jakarta menjadi lebih bersih udaranya

amiinn…

gw sih stuju dengan pemindahan ini… tp stlh pindah apakah akan tjd migrasi ataukah org2 jkt pada pindah ke kalimantan slain pejabat2 itu?

Seandainya memang ibukota negara dipindahkan…kurasa butuh waktu lama juga…ekonom bangsa ini masih morat-marit…jelas ga bisa sesegera mungkin langsung di pindahkan…

Biar lambat asal sehat…
Semua asal didlm visi, rencana & komitmen kuat pasti terwujud…
Tolong kasih tau sama para anggota “Dewan Perongrong Rakyat” agar batalin bikin gedung baru…
Mending duit itu untuk bantuin modal bikin infrastruktur di calon ibukota baru…
Katanya Malaysia bikin Putra Jaya keluarin kocek setara Rp 19 Trilyun. Nah 1,9T buat yg
katanya “gedung rakyat” itu kan dah sepersepuluh…
Okay, kita yg Kristen kalo memang setuju pindah Ibukota yuk bareng2 jadiin pokok doa pribadi…