GKI Yasmin, Tragedi Bangsa Tak Berujung

Enam tahun sudah jemaat GKI Yasmin berjuang untuk mendapatkan izin membangun tempat ibadah, namun sampai saat ini perjuangan ini belum berakhir. Upaya hukum mereka pun telah sampai pada Lembaga Ombudsman. Ombudsman Indonesia mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencabut Surat Keputusan (SK) walikota dalam waktu 60 hari setelah rekomendasi dikeluarkan, Senin (18/7) lalu. SK walikota yang harus dicabut itu adalah surat pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB) gereja yang terletak di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin, Bogor.

Namun surat rekomendasi inipun sampai sekarang tidak berdampak apa-apa. Walikota Bogor Diani Budiarto tidak bergeming dan tetap menyegel tempat ibadah jemaat GKI Yasmin. Sikap ini menjadi sebuah gambaran yang jelas bagaimana pejabat publik di negeri ini memandang hukum tertinggi bangsa.

Kisah ini berawal ketika Pemkot Bogor membekukan IMB GKI Yasmin. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) telah menyatakan agar SK wali kota dibatalkan. Pihak Pemkot naik banding ke Mahkamah Agung (MA). Ternyata MA, melalui surat putusan Peninjauan Kembali (PK), menyatakan SK pembekuan IMB harus dicabut. Setelah keluar PK MA, perizinan GKI Taman Yasmin masih dipersoalkan oleh Pemkot Bogor. Pengurus GKI Taman Yasmin dituduh memalsukan tanda tangan warga yang menyatakan tidak keberatan atas pembangunan gereja.

Berbekal putusan MA mengenai pencabutan izin pembekuan, seharusnya jemaat GKI Yasmin dapat mulai membangun gerejanya. Yang terjadi justru sebaliknya, lokasi gereja dijaga aparat dan pintu gerbang digembok. Jemaat pun melakukan kebaktian di trotoar. Sikap sepihak menolak putusan MA ini menjadi gambaran arogansi dan dapat diklasifikasikan sebagai pembangkangan bahkan melecehkan MA sebagai lembaga negara pemegang supremasi hukum tertinggi. Kasus ini menjadi semakin miris ketika pihak terkait di atas walikota di tingkat provinsi dan kemdagri seolah berdiam diri.

Hasil investigasi Ombudsman memperlihatkan bahwa Walikota Bogor tidak berkeinginan melaksanakan putusan PK Mahkamah Agung tertanggal 9 Desember 2010. Wali Kota Bogor merupakan pejabat publik yang semestinya memberikan contoh bagaimana warga negara menaati hukum. Negeri ini butuh para pemimpin yang memberikan teladan kepada rakyat. Polah para pejabat secara tidak langsung akan menjadi panutan. Jangan salahkan rakyat yang melanggar hukum bila para pejabat publik pun melecehkan hukum. Melakukan pembangkangan terhadap putusan hukum akan merusak kesadaran bernegara sekaligus secara provokatif memberi contoh buruk bagi upaya pemulihan citra aparat negara yang tunduk pada supremasi hukum.

Pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan pun seharusnya sudah turun tangan sejak awal. Baik buruknya pemerintahan di aras terendah yang langsung bersentuhan dengan rakyat mencerminkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Ombudsman, sesuai fungsi dan kewenangannya akan memantau sejauh mana rekomendasi tersebut akan dilaksanakan. Namun, pembina politik yang lebih tinggi dari wali kota, yakni Gubernur dan Menteri Dalam Negeri juga harus pro aktif. Kita berharap bahwa para pejabat yang seharusnya melakukan pembinaan terhadap aparatur di tingkat walikota, memberikan perhatian lebih serius. Pemprov Jawa Barat dan Kemdagri tak boleh berpangku tangan membiarkan muspida di tingkat kota bersikap mengingkari pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam hal menjunjung tinggi hukum.

Bagaimana pun juga kejadian yang menimpa GKI Yasmin menambah panjang deretan kisah akan betapa sulitnya nembangun rumah ibadah di negeri yang menjunjung ketuhanan ini. Seringkali kesulitan telah ditemui saat mengurus IMB. Namun apa yang terjadi pada GKI Yasmin justru lebih parah. IMB yang telah mereka miliki ternyata tak dapat menjamin bahwa mereka dapat membangu tempat ibadah dengan lancar.

Source : suarapembaruan

iblis semakin canggih kerjanya…

hal ini semakin membuat saya rindu segera bertemu dengan Tuhan…

sama ^^, sedang anak Tuhan asyik bertengkar sendiri