Alumnus GMNI Desak SBY Atasi Radikalisme Agama

Alumnus GMNI Desak SBY Atasi Radikalisme Agama MINGGU, 08 MEI 2011 | 17:44 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar - Radikalisme agama di Indonesia dinilai cenderung semakin kronis dan membahayakan persatuan bangsa. Karena itu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera mengatasi hal itu. Ketua Bidang Organisasi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Indonesia (PA GMNI), Ugik Kurniadi, mengatakan kecenderungan tersebut harus diwaspadai.

“Sekarang sudah memasuki kategori merah atau sangat membahayakan,” kata dia dalam pembukaan Konferensi Daerah PA GMNI Bali di Denpasar, Minggu 8 Mei 2011.

Kecenderungan itu, kata Ugik, diperkuat oleh hasil survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang menunjukkan bahwa 49 persen pelajar di Jakarta dan sekitarnya cenderung setuju penggunaan aksi kekerasan dalam penyelesaian masalah agama dan moral. Ironisnya, hal itu terjadi di tengah kondisi demokrasi yang semakin liberal.

Ketua Pengurus Daerah PA GMNI Bali, I Dewa Kade Wirasa Raka Sandi, menyatakan maraknya aksi radikalisme telah memunculkan kegelisahan di masyarakat. Jika terus dibiarkan dengan ketidaktegasan Pemerintah, bangsa ini bakal menghadapi masalah besar. Tantangan tersebut tak saja bersifat teknis operasional penyelenggaraan negara, tetapi juga dalam menegakkan sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Eksistensi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinnneka Tunggal Ika kini sedang dipertaruhkan dan diuji. “Di sisi lain kita juga mulai mempertanyakan sikap kenegarawanan para pemimpin kita. Apakah akan menjalankan fungsi dan tugasnya atau tetap membiarkannya demi kepentingan jangka pendek,” ujarnya.

Sementara Ketua Pusat Kajian Bali Universitas Udayana, Prof.Dr. Gde Parimartha menyatakan, radikalisme didasari pada idealisme dengan tujuan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. “Tapi terkesan adanya pembiaran dari Pemerintah. Buktinya tidak ada langkah tegas yang diambil dalam menanggulangi gerakan Negara Islam Indonesia,” ujarnya.

Eksistensi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinnneka Tunggal Ika kini sedang dipertaruhkan dan diuji. “Di sisi lain kita juga mulai mempertanyakan [b]sikap kenegarawanan para pemimpin kita[/b]. Apakah akan menjalankan fungsi dan tugasnya atau tetap membiarkannya demi kepentingan jangka pendek,” ujarnya.

poinnya ada pada sifat kenegarawanan para pemimpin. apakah tetap menjadi politisi demi kekuasaan, atau menjadi negarawan demi keutuhan bangsa.

  • salam -

Saya kira dalangnya sama dengan yang mendalangi revolusi di timur tengah.

Tanpa biaya dan promosi dari pihak tertentu tidak mungkin masyarakat yang semakin liberal menjadi radikal dalam waktu bersamaan.

Lingkungan liberal mestinya mematikan radikal.

sayangnya ada dalang yang memainkan sandiwara dibelakang layar. Memilih Jakarta sebagai sasaran utama karna memang jakarta adalah letak pusat pemerintahan.