ADA APA DENGAN HUKUM DI NEGERI INI?

Bermula dari keadaan buruk yang sudah seperti biasa terjadi di negeri ini: Suap menyuap, Korupsi, Makelar kasus (markus), Premanisme, Demo , Penggalangan Massa, Delegitimasi pemerintahan dsb.

Ditengah keadaan itu muncul 2 kasus:

  1. Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, dibunuh.
  2. Anggoro Widjojo dicekal, dan dinyatakan dalam daftar DPO (daftar pencarian orang)

Dalam kasus #1, Antasari Azhar (ketua KPK) dinyatakan sebagai tersangka. Diselidiki kaitannya dengan Kasus #2.

Muncul di media massa, Anggodo, adik Anggoro yang berperan mewakili kakaknya karena kakaknya tidak berani pulang dari Singapur.
Kasusnya adalah pemerasan, karena Pihak PT Masaro (Perusahaan Anggoro) mengaku diperas oleh KPK dengan sejumlah uang yang mencapai milyaran.
Pihak KPK membela diri dengan mengatakan pihak POLRIlah yang mengkriminalkan KPK dengan mengatur itu semua.

Perkembangan makin runcing, kubu seperti terbelah menjadi dua kutub yaitu pihak POLRI+Kejaksaan menghadapi pihak KPK. Berkembang istilah “Cicak lawan Buaya” yang dimaksudkan: “KPK melawan POLRI”.

Presiden memfasilitasi pelurusan masalah dengan membentuk Team Pencari Fakta (TPF) yang disebut “Team 8” yang terdiri atas praktisi2 hukum, pihak keperesidenan dan tokoh2 masyarakat (8 orang).

Pada perkembangannya TPF lebih berpihak pada kedua tokoh KPK yang diduga menerima suap, yaitu Bibit dan Chandra. Bekembangan makin meluas, Penggalangan massa bahkan lewat jagat maya (internet) yaitu lewat Facebook. Alhasil Masyarakat cenderung berpihak kepada KPK dan memposisikan POLRI, Kejaksaan dan Anggodo sebagai “lawan” dari KPK.

Ketegangan belum selesai, bahkan bisa terjadi baru mendekati klimaksnya manakala semua tahu bahwa keputusan adalah pada pengadilan nanti.
Persoalan dibawa ke Komisi III DPR, yang menggilir semua pihak yang terlibat satu per satu. Ketika mulai dari giliran POLRI, melalui siaran yang ditayangkan langsung di TV, terlihat nyata DPR bersimpati kepada POLRI.

Maka DPR menjadi sasaran kekesalan rakyat.

Persoalan makin menggantung, dan semua menoleh kepada Presiden, berharap melakukan tindakan yang memecahkan kebuntuan. Tapi Presiden mempunyai komitmen tegas sejak awal bahwa ia sebagai Ekskutif tidak mau mencampuri urusan Legislatif dan Yudikatif.

Sampai titik ini, mari kita berdiskusi tentang perkembangan terakhir ini:

  1. Apa pendapat rekan2 semua tentang bagaimana sebenarnya terjadi dalam kasus ini.
  2. Siapa yang salah, mulai dari paling salah tentunya.
  3. Apa solusinya.

Silakan :slight_smile:

  1. Apa pendapat rekan2 semua tentang bagaimana sebenarnya terjadi dalam kasus ini.

pendapat saya, di antara institusi itu sepertinya tidak ada yang absolute benar.
dalam kasus ini, pasti ada yang saling bermain

  1. Siapa yang salah, mulai dari paling salah tentunya.

tidak tau, prejudice seh bisa aja si… (ups ngeri ah hehehe)

  1. Apa solusinya.

Dekrit Presiden (kalau presidennya berani seperti Soekarno dan Gus Dur)
isinya:
a. Ganti seluruh jajaran institusi dengan yang fresh, kredibel, dan mau berjuang
b. Hukum Rakyat diperlukan
c. Revolusi System Negara
d. Mari membuktikan kita orang beragama (yang terpenting kayaknya)

Hukum rakyat artinya rakyat bersidang menentukan benar salah…

Rakyat bersidang? Baru dipanggil menghadap komisi III saja sudah rebutan bicara sampai terpaksa palu diketok untuk dibuka rapat, lalu langsung diketok untuk ditutup. Yang mengerikan adalah “hukum rakyat” itu. Bisa makin jauh dari peradaban.

yah memang sedikit mengerikan hehehe…
Hukum Rakyat, seperti malari dan 98 mungkin bisa menggambarkan kengeriannya…

yang kemaren di komisi III agak kacau, karena memang rakyat yang datang kacau2 juga… hehehe
(maaf kata, rapat koq maksa…)
yang maksa itu ya REVOLUSI…

tidak ada orang yang di atas yang mengaku tidak beragama,
tetapi kelakuan sama saja…

sepertinya memang REVOLUSI lebih tepat…

Dekrit Presiden, isinya Revolusi…

gimana menurut sampean?

Menurut saya rakyat TERPROVOKASI.
Yang memprovokasi adalah tokoh2 rakyat, pers, dan lawan2 politik dari rezim SBY.
Adalah mudah memprovokasi, karena dengan facebook saja memperuncing apapun bisa, tinggal kumulasi suara.

POLRI dan Kejaksaan dan DPR bukan tidak pernah salah, tapi minimal bukan dengan cara membabat mereka maka segala menjadi baik.
Perlu cara yang lebih konstitusional daripada mengedepankan tekanan yang mengancam kearah “people power”, “impeachment”, sampai “anarchy”.
Lihat saja bagaimana yang namanya rakyat melihat Anggodo. Hanya karena ia punya kedekatan dengan orang2 POLRI dianggap ia jahat.
Malah memakai tuduhan “korupsi” lagi. Yang bisa korupsi kan pejabat. Dengan pengusaha hanya kolusi, bukan pengusahanya yang korupsi.

Dekrit Presiden (kalau presidennya berani seperti Soekarno dan Gus Dur) isinya: a. Ganti seluruh jajaran institusi dengan yang fresh, kredibel, dan mau berjuang b. Hukum Rakyat diperlukan c. Revolusi System Negara d. Mari membuktikan kita orang beragama (yang terpenting kayaknya)

Hukum rakyat artinya rakyat bersidang menentukan benar salah…

setuju bro :afro:
inget dulu gusdur (presiden paporit saya walaupun buta secara pisik tp saya yakin dia ga buta rohani)
kalo dia orang pertama yg yg mengulirkan isu pembuktian terbalik untuk kasus korupsi ,banyak yg nentang di kalangan praktisi hukum dalilnya kita pake hukum positip,demi revolusi(reformasi yg dipercepat: bj habibie) di bidang hukum uda ga salah kalo pembuktian terbalik hukumnya wajib buat ngebrantas korupsi btw numpang tanya nih om ferry pembuktian terbalik itu apa ya ?hehehehee kalo asumsi saya sich kita diposisikan bersalah dulu silakan perlihatkan bukti dr anda kalo anda memang tidak bersalah
gusdur pula lah yg berusaha untuk mereformasi kepolisian liat kasus kombes alfon (sory saya lupa namanya )perwira2 menengah polri yg berusaha nentang kebijakan2 trunojoyo…walaupun harus di bayar mahal tp kebeneran ga pernah boong berbangga lah yg jd anak2 dr pamen polri ini

Gus Dur bagus. Tapi saya tidak setuju dengan pembuktian terbalik.
Pembuktian yang benar adalah: Orang dinyatakan salah kalau terbukti bersalah.
Pembuktian terbalik: Orang harus membuktikan diri tidak salah baru dikatakan tidak salah.
Yang kedua itu “dholim” dan implikasinya berbahaya bagi kemanusiaan.

Gus Dur bagus. Tapi saya tidak setuju dengan pembuktian terbalik. Pembuktian yang benar adalah: [b]Orang dinyatakan salah kalau terbukti bersalah.[/b] Pembuktian terbalik: Orang harus membuktikan diri tidak salah baru dikatakan tidak salah. Yang kedua itu "dholim" dan implikasinya berbahaya bagi kemanusiaan.

tp om untuk kase korupsi di indonesia kayanya perlu pembuktian terbalik deh,liat aja dampaknya kalo masi pake hukum positip ampe si anggodol aja ga bisa tahan gr2 ga punya cukup bukti?

btw lg nonton metro sering liat pitut soeharto(nama yg disamarkan yg biasa dipake bakin,bin)hebat juga si basofi soedirman ga nyangka pernah jd kepala opsus sorry oot lanjut

apa yg terjadi skrg gusdur sudah memperkirakan dari dulu so …pilih gusdur yuk untuk kembali jd presiden

Bukan masalah pembuktiannya mesti terbalik atau tidak. Sistemnya yang penting. Sistemnya dibuat menuju perbaikan atau tidak.
Anggodo itu cuma KORBAN dari orang yang TERPAKSA bermain dalam sistem yang sudah buruk itu. Bukan Anggodo yang mestinya disalahkan.
Seperti kalau melanggar rambu, kena tilang polantas. Sistem yang buruk telah membuat kita bisa menyuap petugas dan lolos. Yang salah pertama kali adalah sistemnya, bukan rakyat yang dikondisikan terpaksa menyuap, daripada motornya atau mobilnya rusak tertahan di kantor polisi.

maka salah satu point saya adalah…

REVOLUSI

Kalau siap dengan pemimpin yang tepat dan baik, OK saja.

GusDur sebagai Guru Bangsa bagus sekali. Tapi sebagai Presiden kurang bisa manajemen. Itu bisa dipahami karena keterbatasan2 fisiknya.

@hakadosh:revolusi?itu perlu tp di bagian apa dulu nih ?hukum moment nya tepat ,
@ferrywar: om ferry institusi itu tidak pernah salah begitu pula sistemnya karena sistem selalu based on teori bagaimana mungkin salah sistem nya om ,apa yg kita lakukan lakukan di jalan raya tdk akan mungkin terjadi kalo tdk ada kesepakatan antar kedua pihak kalo kita paksa2 untk damai tp polisi nya nga mau kan ga bisa bro,gmn menurut om ferry?

Ya jelas sistemnya yang salah toh Kuro.
Coba anda ngantri di loket yang tidak tertib, yang lain ngantri dari samping alias “rebutan” di mulut loket. Anda mau ngantri tertib dari belakang? Belakangnya siapa juga bingung kan? Kita tidak bisa berlaku benar biarpun ingin benar di sistem yang salah.
Ngantri “dari samping” itu sistem yang salah, meskipun “teorinya” benar, tertulis di pengumuman: “antrilah dengan tertib!”

Ya jelas sistemnya yang salah toh Kuro. Coba anda ngantri di loket yang tidak tertib, yang lain ngantri dari samping alias "rebutan" di mulut loket. Anda mau ngantri tertib dari belakang? Belakangnya siapa juga bingung kan? Kita tidak bisa berlaku benar biarpun ingin benar di sistem yang salah. Ngantri "dari samping" itu sistem yang salah, meskipun "teorinya" benar, tertulis di pengumuman: "antrilah dengan tertib!"

hehehe saya pernah tuh mas dpt case kaya gitu mungkin lg apesnya saya aja kali ya lg ngantri disamping loket yg depan saya sich ok,kok tp pas giliran saya penjaga loketnya bilang"maaf saya ga layanin yg ngantri lewat di samping " nah loh gmn nih ?mau komlain yg dpn td bisa tp emang rules nya ga bole…ya uda jd deh ngantri di tmp yg bner
tp oke saya tampung dulu kalo sistem yg salah, menurut saya sistem yg bner adalah sistem yg semuanya melalui kompuerisasi ,digitalisasi kaya model fingerprint aja gitu kan susah tuh ngeboongnya

Itu kan solusi teknisnya.
Sistem yang benar dalam contoh antri loket adalah,

  1. petugas loket tidak melayani yang antri dari samping.
  2. petugas loket meminta antiran tertib dibentuk
  3. kalau masih tidak tertib loket tidak dibuka, sampai menunggu tertib.
  4. kalau masih juga belum bisa, perlu satpam untuk menertibkannya.
  5. kalau ada yang nyerobot dan ngotot, petugas tidak melayaninya dan mempersilakan antri dari belakang lagi.
  6. kalau masih juga ngotot dan melotot, petugas terpaksa pakai otot termasuk bikin giginya copot.

Itulah sistem.

:afro:ai setuju om ferry cuman terkadang kudu balik lg sama sdm nya sebagai pelaksana sistem ,sistem bagus,sdm kurang =oknum, kayanya sistem dan sdm harus selaras deh om :huh:

sdm tidak bagus, ya diganti yang bagus. Korup? pecat!. Hukum!.
Ganti sdm yang bagus.
Ujung2nya di puncak piramida tertinggi memang “orang” juga. Makanya Presiden itu penting.

sdm tidak bagus, ya diganti yang bagus. Korup? pecat!. Hukum!. Ganti sdm yang bagus. Ujung2nya di puncak piramida tertinggi memang "orang" juga. Makanya Presiden itu penting.

hahaha :cheesy: si om ferry kalo mau berjudi sistem dulu dibenahi apa sdm nya om ?kalo ikut om ferry yg pgn sistem didahulukan bagaimana nasib sdm nya yg terlanjur punya mental korup, menurut saya kalo sistem yg dirombak, sekalian aja SDM nya harus dipensiunkan dini juga, alias Lost generation, dan itu lebih condong ke pernyataan bro Hakadosh yg pgn pro revolusi…btw saya masih ngikutin track record Budiman sudjatmiko yg dulu gembong PRD skrg ketua PDIP kayanya mulai unjuk gigi dengan dibentuk kabinet bayangan …LAGI NUNGGU GEBRAKAN BUDIMAN SELANJUTNYA MUMPUNG DIA BERADA DI MAIN STREAM POLITIK YG BENAR

Kalau bisa sekaligus dirubah, ya itu yang terbaik, sekaligus manusia dan sistemnya.
Masalahnya kalau manusia mau dirubah dahulu, itu pasti terjadi ketidak adilan. Contohnya, sistem belum benar, lalu manusianya ditangkapi dan akan dihukum. Manusia yang ditangkap bukan berarti dia pasti MAU berbuat salah, tapi bisa saja karena TERPAKSA berbuat salah karena mengikuti sistem yang buruk.
Contoh antrian itu paling menjelaskan hal ini.

Budiman terlalu kaku memakai satu cara pandang saja, menurut saya. Cara pandang sosialisnya selalu dia pakai untuk membedah APA SAJA. Itu tidak bisa berhasil. Lihat saja, segala persoalan selau ia lihat dalam rangka ketegangan “perjuangan kelas”. Kiri OK, tapi kalau kurang luas, belum tentu menyelesaikan persoalan juga.